Category Archive Nutrition

ByCPHI Unud

Pertemuan Validasi Data Prevalensi Stunting & Faktor Risiko Kejadian Stunting di 10 Desa Lokus Stunting

Tanggal 05 September 2019 di Ruang Rapat Bappeda telah berlangsung pertemuan berbagai OPD di Kabupaten Gianyar sampai pada tingkat Kepala Desa yang dipimpin Kabid sinkronisasi Bappeda dan Kadiskes Gianyar. Pertemuan ini membahas mengenai validasi by name by address baduta stunting, identifikasi faktor risiko stunting dan identifikasi sasaran 1000 HPK oleh CPHI FK Unud.

Para Kepala Desa dari 10 Desa Lokus Stunting sudah mengajak Bappeda agar memfasilitasi CPHI mendampingi penyusunan APBDes 2020 dan penguatan posyandu guna mencegah dan menurunkan angka stunting di desa yang angka stuntingnya masih tinggi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim CPHI FK Unud.

 

ByCPHI Unud

Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pencegahan & Penanggulangan Stunting dan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Jember

Terkait Dengan Komitmen menurunkan angka stunting di Kabupaten Jember, GAIN Indonesia bersama Center for Public Health Innovation (CPHI) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memfasilitasi Penyusunan Program Berbasis Bukti (PBB) berdasarkan Hasil Asesmen 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM)

Jember 26-27 Juni 2019- Kabupaten Jember dengan persentase InisiasiMenyusu Dini (IMD) yang masih rendah di fasilitas layanan kesehatan ini berupaya untuk merencanakan program yang berfokus pada IMD di layanan kesehatan kedepannya. Cita-cita menjadi Kabupaten SDGs ini pula yang menjadi tujuan utama dalam penerapan perbaikan dan memaksimalkan program-program sayang ibu dan anak di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Kegiatan Penyusunan Program Berbasis Bukti (PBB) di Kabupaten Jember dilaksanakan di Meeting Room Avenue 4, Hotel 88 Jember. PBB ini dihadiri oleh Bappeda, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, district dan technical coordinator GAIN Indonesia, perwakilan Bidan Praktik Mandiri, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Desa, Akademi Kebidanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Puskesmas dan Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten Jember.

Tim Center for Public Health Innovation (CPHI) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memfasilitasi kegiatan penyusunan Program Berbasis Bukti (PBB) dengan metode Bottle Neck Analysis yang menganalisis hambatan pelaksanaan 10 LMKM dan Asesmen Stunting yang bulan lalu dilakukan oleh tim peneliti dan enumerator lokal yang sebelumnya telah direkrut.

Kegiatan hari pertama (26/6/2019) disambut dengan antusias oleh para peserta yang dihadiri oleh berbagai OPD terkait dan juga fasilitas layanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Jember. Para peserta saling berdiskusi mengenai strategi kedepannya dan merencanakan untuk memperkuat kebijakan agar dapat mencapai harapan semua pihak untuk menuju target nasional dimana di tahun 2019 ini dapat mencapai kabupaten SDGs.

Adapun hal-hal yang dihasilkan pada workshop hari pertama adalah sumbatan atau sumber-sumber masalah yang Kabupaten Jember hadapi terkait implementasi 10 LMKM, akar penyebab masalah dari 10 langkah yang ada di komponen-komponen 10 LMKM, diantaranya yaituadanya kendala dalam sistem monev (monitoring evaluasi) yang saat ini belum berjalan dengan baik bahkan sama sekali belum berjalan yang dikarenakan belum terdapatnya aturan yang mengikat mengenai pelaksanaan monev, serta terbatasnya anggaran dana dan jumlah SDM di lapangan. Berdasarkan masalah yang ditemukan pada hari pertama ini, terdapat strategi yang telah disepakati bersama yaitu untuk melakukan revisi pada peraturan bupati dan melakukan pengembangan terhadap sistem sosialisasi program dan monev baru yang lebih teratur dan jelas pelaksanaannya.

Sedangkan pada hari kedua berfokus kepada strategi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Jember menghasilkan solusi-solusi terkait strategi untuk segera melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan stunting yang akan diawali dengan pelaksanaan verifali data yang akan dilakukan lintas OPD pada akhir bulan Juli ini agar kemudian dapat dilanjutkan ke dalam tahap rembuk stunting. Adapun inovasi yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Jember dengan menghidupkan kembali peran pemuda yaitu karang taruna di setiap wilayah serta pembentukan Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) yang akan menjadi sistem informasi terpadu setiap desa yang saat ini telah berjalan sebanyak 50 Puskesos sebagai tahap awal pengembangannya.

Para OPD-OPD terkait dan fasilitas layanan kesehatan berkomitmen untuk bersama-sama dalam menyusun program yang lebih baik kedepannya untuk mencegah dan menanggulangi stunting dan meningkatkan capaian ASI Eksklusif di Kabupaten Jember.

ByCPHI Unud

Analisa Masalah Stunting Di Kabupaten Gianyar Pada Workshop Program Pendampingan Pencegahan Dan Penaggulangan Stunting Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Pendampingan Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Gianyar, Para OPD secara interaktif Menuliskan Permasalahan yang dihadapi di Lapangan dan mendiskusikan bersama-sama langkah kedepan untuk menanggulangi dan mencegah stunting di Kabupaten Gianyar.

Center  for Public Health Innovation menyelenggarakan workshop hari kedua dengan Tema Analisa Masalah dan Strategi yang akan dilakukan kedepannya di Program Pendampingan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Gianyar.

Acara workshop kedua ini menghadirkan Dr.dr. Lanang Sidartha, SpA(K) selaku pembicara mengenai “Tumbuh kembang anak, Penentuan stunting pada anak, intervensi/ tata laksana pencegahan dan penanggulangan stunting” tersebut diadakan di Ruang Pertemuan dr. AA Made Djelantik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan dihadiri oleh Perwakilan Bupati Gianyar, Para OPD di Lingkungan Kabupaten Gianyar seperti Bappeda, Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Gianyar, dan Perguruan Tinggi/Institusi Pendidikan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar menyampaikan mengenai Gambaran umum dan prevalensi kejadian stunting di Kabupaten Gianyar dan Bappeda Kabupaten Gianyar memaparkan mengenai Program Intergrasi Penurunan Stunting di Kabupaten Gianyar. Kemudian dilanjutkan dari pihak Center for Public Health Innovation FK Universitas Udayana yang menyampaikan mengenai peran pendampingan Perguruan Tinggi di Kabupaten Gianyar dalam mencegah dan menanggulangi stunting.

Sesi dilanjutkan dengan perumusan masalah yang difasilitasi oleh tim CPHI dimana para OPD diharapkan dapat menuliskan dan mendiskusikan masalah yang selama ini dihadapi oleh masing-masing OPD dalam menangani permasalahan stunting di lapangan.

Para OPD secara aktif dan interaktif menuliskan dan menempelkan prioritas masalah yang dihadapi masing-masing OPD dan rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya dalam program pendampingan di Kabupaten Gianyar.

Dari hasil diskusi beberapa permasalahan seperti terdapat sharing data yang belum optimal diantara para OPD di Kabupaten Gianyar (data By Name-By Address) yang belum diikuti dengan rekomendasi/intervensi. Terdapat juga permasalahan mengenai pemberian PMT (MPASI) yang belum bervariasi dan belum tepat sasaran di posyandu. Pengetahuan kader yang masih minim serta fasilitas posyandu yang belum memadai.

Bappeda Kabupaten Gianyar dan Dinas Kesehatan berharap kedepannya para OPD di lingkungan Kabupaten Gianyar dapat bekerjasama dan besinergi dalam program pendampingan ini sehingga dapat menurunkan angka stunting di 10 desa lokus stunting di Kabupaten Gianyar.

 

 

 

ByCPHI Unud

Workshop Penyamaan Persepsi Perguruan Tinggi Pada Program Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Terkait dengan program prioritas nasional menurunkan angka stunting, Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan bersama Center for Public Health Innovation (CPHI) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mengadakan Workshop Penyamaan Persepsi Perguruan Tinggi Pada Program Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Gianyar.

20 Juni 2019 Denpasar, Bali – Center  for Public Health Innovation telah menyelenggarakan workshop dengan Tema pemahaman Penurunan Stunting, Internalisasi Konsep, dan Rencana Aksi Program Pendampingan. Internalisasi konsep dan Rencanan Pendampingan.  Acara workshop ini menghadirkan Perwakilan Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI &  Institusi Gizi Indonesia (IGI) selaku pembicara tersebut diadakan di Ruang Pertemuan dr. AA Made Djelantik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan dihadiri oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana; Dr. dr I Ketut Suyasa, Sp.B., SpOT (K), Para Koordinator Program Studi Fakultas Kedokteran, Para Ketua Lembaga dan Ketua Departemen di Lingkungan Universitas Udayana, DPRD Komisi IV, Para OPD di Lingkungan Kabupaten Gianyar, Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Gianyar, Organisasi Profesi seperti Ikatan Alumni Kesehatan Masyarakat Indonesia & Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Provinsi Bali, Persagi Kabupaten Gianyar dan Perguruan Tinggi/Institusi Pendidikan.

Wokshop dibuka langsung oleh Rektor Universitas Udayana; Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) dan diawali dengan pemaparan materi mengenai Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Gianyar. Beliau juga menyampaikan bahwa Universitas Udayana mendukung penuh dan berkomitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Gianyar dalam merespon program nasional dalam mencegah dan menanggulangi stunting.

Selanjutnya, materi inti disampaikan langsung oleh Institusi Gizi Indonesia (IGI) Prof. Soekirman PhD mengenai Persamaan persepsi tentang Stunting; mencakup pengertian/definisi, luasnya masalah, faktor penyebab langsung dan tidak langsung, dampak negatif bagi individu, keluarga dan bangsa, serta upaya pencegahannya

Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Dahklan Choeron perwakilan dari Direktorat Gizi Kesehatan Masyarakat Bapak Dakhlan Choeron mengenai Penanggulangan Stunting Tingkat Kabupaten dan Faktor-Faktor Yang Berpotensi Mengatasi Permasalahannya.

Menyikapi visi Presiden Joko Widodo mengenai Indonesia yang berkomitmen dalam perbaikan gizi masyarakat, khususnya mengatasi masalah stunting pada pembangunan nasional sekaligus pada pembangunan di tingkat global. Stunting adalah masalah pembangunan yang kompleks, dan terkait dengan kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kesehatan ibu dan anak, penyakit, pendidikan, kondisi lingkungan dan sanitasi, serta keamanan pangan dan gizi. Penanggulangan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor, lintas disiplin serta lintas pelaku

Pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, bertanggungjawab atas pencegahan dan penanggulangan stunting. Untuk itu pemerintah perlu memastikan program lintas sektor dilaksanakan secara konvergen dan efektif. Namun demikian upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya perbedaan persepsi antar pihak terkait terhadap masalah stunting dan masalah gizi pada umumnya, masalah koordinasi, dan kualitas SDM. Dalam kaitan ini Universitas Udayana yang bekerjasama dengan Direktorat Gizi Masyarakat dapat membantu mengatasi masalah pemahaman tersebut serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan stunting oleh pemerintah, khususnya di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan RI (Ditzi) menjalin kerja sama dengan 17 Perguruan Tinggi (PT), berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO) 2019, untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola program penanggulangan stunting. Universitas Udayana sendiri, dipercaya oleh Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan pendampingan di Kabupaten Gianyar dalam mengelola program stunting. Sehingga melalui workshop yang akan berlangsung selama dua hari ini diharapkan dapat mencapai tujuan bersama yaitu : 1)Menyamakan persepsi pada masing-masing Perguruan Tinggi (PT) tentang Stunting; mencakup pengertian/definisi, luasnya masalah, faktor penyebab langsung dan tidak langsung, dampak negatif bagi individu, keluarga dan bangsa, serta upaya pencegahannya. 2) Menjelaskan kepada PT strategi Pemerintah menurunkan persentase balita stunting secara nasional dari 30.8% tahun 2018 menjadi 23.8% (target rendah) atau 19% (target tinggi) tahun 2024 sebagaimana ditetapkan pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting) 2018-2024.  Stranas antara lain menetapkan 100 kabupaten prioritas tahun 2018, menjadi 160 tahun 2019 dan menjadi 260 kabupaten tahun 2020. 3) Menjelaskan peran pendampingan oleh PT untuk memberdayakan (capacity building) aparat  pemerintahan daerah, tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi  juga sektor-sektor terkait lainnya. Hal ini dilakukan PT untuk pemerintah daerah melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan intervensi penanggulangan stunting terutama pada periode 1000 HPK. Perlu dipahami bahwa personil PT tidak melakukan kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak mengambil alih tugas aparat daerah dalam menanggulangi masalah stunting di daerahnya.

Dengan adanya kegiatan Workshop ini, Universitas Udayana melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan bersinergi secara nyata dengan membuat Pusat Pengembangan Stunting di Universitas Udayana. Tidak hanya berperan dalam pendampingan tetapi juga banyak penelitian yang dapat dilakukan terkait masalah stunting. Sehingga dapat menjadi upaya aktif perguruan tinggi untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Gianyar, dimana harapannya ditahun 2045 angka stunting dapat menurun secara signifikan. Semoga dengan program ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan di Kabupaten Gianyar.

Menuju pungkasnya acara workshop hari pertama ini, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyampaikan semoga kedepannya FK Universitas Udayana dapat menjadi leading sektor yang dapat berpartisipasi & berkontribusi aktif dalam mengatasi masalah kesehatan di masyarakat khususnya masalah stunting di Kabupaten Gianyar, untuk derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik kedepannya.

 

 

 

 

 

 

ByCPHI Unud

Rapat Koordinasi CPHI dengan Para OPD di Bappeda Kabupaten Gianyar

11 Juni 2019, Tim CPHI FK Universitas Udayana menghadiri rapat koordinasi bersama dengan para OPD, rapat ini dimaksudkan dalam rangka kegiatan pendampingan program pencegahan dan penanggulangan stunting di desa lokus stunting di Kabupaten Gianyar.

Rapat koordinasi dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar yang juga menyampaikan mengenai permasalahan dan program-program yang selama ini di upayakan oleh Kabupaten Gianyar dalam mengatasi stunting. Beliau menuturkan bahwa di Kabupaten Gianyar telah dibentuk tim stunting berdasarkan SK Bupati yang selama ini bergerak dalam penanggulangan dan pencegahan stunting di gianyar. Selama ini sudah terdapat beberapa kegiatan seperti seminar, sosialisasi mengenai stunting namun tidak dapat dipungkiri walapun angka stunting menurun dari tahun 2013 sampai tahun 2018, Kabupaten Gianyar masih dikategorikan sebagai salah satu kabupaten lokus stunting di bali.

Kemudian dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang melaporkan mengenai kondisi stunting di Kabupaten Gianyar dari segi kesehatan yang ditemukan dilapangan. Beliau juga menyampaikan mengenai intervensi-intervensi yang telah dilakukan sejauh ini dalam upaya meningkatkan status gizi anak khususnya terkait dengan stunting.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar memberikan respon positif terhadap program pendampingan intervensi gizi yang akan dilakukan di Kabupaten Gianyar terhadap 10 desa lokus stunting dari Kementerian Kesehatan yang bekerjasama dengan CPHI beserta para OPD terkait.

BPKP Provinsi Bali yang menjadi tim independent yang akan melakukan evaluasi dan pengawasan pun menyampaikan mengenai hal-hal yang wajib untuk dilakukan kedepannya terkait dengan pentingnya pendataan secara akurat dan dapat dipercaya sehingga dapat menjadi bahan untuk melihat apakah program tepat sasaran atau tidak. Data yang bagus by NIK by Address akan sangat membantu dalam melihat kinerja program di lapangan dan penyusunan proram kedepannya agar dapat tercapai tujuan utama yaitu tidak ada lagi stunting di Kabupaten Gianyar.

Jadi saran dari pihak BPKP menyebutkan bahwa kedepannya hendaknya lebih intensif lagi menaruh perhatian terhadap pengambilan data yang baik serta difokuskan kepada anak sejak dini terutama pemberian makanan tambahan di posyandu sesuai dengan kebutuhan intervensi yang sesuai.

Selain OPD diatas, terdapat juga OPD dari PMD yang hadir dalam rapat koordinasi kali ini, mengingat permasalahan stunting merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara lintas sektor.

Direktur CPHI menyampaikan bahwa konsep, data, intervensi yang menjadi tiga fokus utama yang akan didiskusikan lebih lanjut. Data penanggulangan diperlukan untuk menetapkan intervensi yang tepat. Program pendampingan ini dimaksudkan agar nanti para kader di posyandu mampu melakukan pengukuran yang lebih baik dan membantu dalam pendataan di lapangan untuk menyediakan data yang akurat. Perbaikan pendataan di lapangan akan sangat bermanfaat kedepannya sehingga intervensi-intervensi dapat dilakukan dengan lebih baik secara berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

 

ByCPHI Unud

Audiensi Tim CPHI dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Bali

Tim Center for Public Health Innovation (CPHI) melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Bali. Audiensi ini dilakukan terkait dengan program penguatan intervensi suplementasi gizi kerjasama antara CPHI FK Unud yang ditunjuk oleh Direktorat Gizi Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini adalah program pendampingan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Gianyar.

ByCPHI Unud

Pemaparan Hasil Asesmen Stunting Dan Advokasi Kepada Bappeda Kabupaten Probolinggo.

Terkait Dengan Komitmen menurunkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo, GAIN Indonesia bersama Center for Public Health Innovation (CPHI) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memfasilitasi Penyusunan Program Berbasis Bukti (PBB) berdasarkan Hasil Asesmen 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) dan Hasil Asesmen Stunting.

Hari kedua di Kabupaten Probolinggo, kegiatan memfasilitasi penyusunan Program Berbasis Bukti dibuka oleh Kepala Bidang Litbang Bappeda Kabupaten probolinggo; Ibu Umi Setyowati, SSi., MAP dan menyampaikan mengenai kondisi stunting di Kabupaten Probolinggo.

Tim peneliti Center for Public Health Innovation memaparkan mengenai hasil asesmen stunting yang disampaikan oleh Dr. Pande Januraga dan difasilitasi oleh Dr. Dinar SM Lubis dalam penyusunan rencana kegiatan serta strategi pelaksanaanya.

Hasil pertemuan selama dua hari ini mendapatkan kesepakatan rencana kegiatan berupa revisi terhadap peraturan gubernur untuk memperkuat implementasi 10 LMKM, SOP untuk mengatur ASI Eksklusif, Rawat gabung, IMD, dan perbaikan mekanisme monitoring & evaluasi yang melibatkan berbagai OPD serta fasilitas layanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Selain itu juga dari diskusi disepakati untuk adanya pelatihan staff LMKM (konselor ASI & Non-klinis), perekrutan SDM terutama dokter anastesi.

Adapun strategi rencana kegiatan dari hasil diskusi adalah dengan pertemuan lintas sektor terkait rencana penyusunan program, pelatihan SDM terkait, dan juga memenuhi kebutuhan masing-masing fasilitas layanan kesehatan secara lebih optimal.

Kepala Bappeda juga memaparkan bahwa rembug stunting akan dilaksanakan setelah PAK pada bulan Mei sampai dengan juni 2019 sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini akan dipimpin oleh Bappeda bersama dengan Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan beberapa OPD terkait.

Kepala Bappeda berharap melalui dialog dan diskusi diantara berbagai OPD terkait yang difasilitasi oleh Center for Public Health Innovation, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dapat menjadi salah satu strategi yang akan diadopsi nantinya sebagai usulan pembuatan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo.

Penyusunan Pembangunan Kesehatan kearah yang lebih baik ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif sehingga status gizi anak meningkat dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo.

 

 

 

 

ByCPHI Unud

Young Health Program PLAN International Indonesia

Studi baseline ini menyimpulkan bahwa merokok tembakau masih prevalan di kalangan responden laki-laki berusia di atas 18 tahun pada ketiga daerah survey. Di daerah Mataram, merokok tembakau prevalan terjadi pada laki-laki muda yang berusia kurang dari 18 tahun. Mengenai merokok tembakau, orang muda yang berada dalam usia sekolah dapat dengan melakukan kontrol yang lebih ketat dari penerapan kebijakan zona bebas rokok di hampir semua sekolah di daerah tersebut. Meskipun dukungan normatif mengenai keyakinan yang tersebar luas bahwa orang muda tidak boleh merokok, anggota keluarga dewasa serta guru-guru belum dapat dijadikan panutan bagi orang muda, sehingga adalah penting untuk melibatkan guru-guru dan tokoh masyarakat yang dihormati sebagai mentor untuk program pencegahan dan berhenti merokok tembakau. Sementara untuk orang muda perempuan, yang akan menjadi korban perokok pasif, adalah perlu untuk memberdayakan mereka untuk menegosiasikan hak untuk tidak terpapar asap tembakau serta untuk melepaskan “kekerenan laki-laki” dari merokok tembakau juga sangat penting.

Penggunaan alkohol ditemukan lebih banyak pada responden laki-laki berusia lebih dari 18 tahun di Jagakarsa (daerah Srengseng) dan pada populasi yang lebih muda di Mataram, sehingga pendekatan berbasis masyarakat disarankan untuk Jagakarsa dan program pencegahan berbasis sekolah harus dilakukan di Mataram. Catatan lain adalah beban ganda atas merokok dan minum alkohol, di mana lebih dari setengah dari semua perokok juga minum alkohol terutama di Jagakarsa dan Mataram.

Kurangnya asupan sayuran dan buah-buahan, gaya hidup kurang bergerak dan konsumsi minuman kemas yang manis adalah prevalan di semua usia termasuk usia sekolah, sehingga intervensi berbasis sekolah untuk perilaku berisiko ini diperlukan.

Pemanfaatan dan kepuasan pelayanan kesehatan ramah remaja adalah rendah dengan lebih banyak laki-laki memanfaatkan pelayanan tersebut dibandingkan dengan mitra perempuan mereka. Norma jender yang bias mengenai hak KSR dan pengambilan keputusan tetap ada di masyarakat sehingga topik kesetaraan jender masih dibutuhkan. Hambatan untuk mengakses layanan PKPR terutama karena kurangnya permintaan dan kualitas pelayanan yang rendah. Sementara hambatan untuk penyediaan pelayanan berkualitas adalah alasan klasik kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya dana yang secara khusus dialokasikan untuk PKPR. Sementara untuk pos pelayan terpadu remaja atau Posyandu Remaja, program ini tidak ada di kedua daerah, yakni daerah Cibinong dan Jagakarsa.